ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2. ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND
3. ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
4. ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
5. ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
6. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI
7. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA
8. ANALISIS BENTUK NEW PUBLIC MANAGEMENT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
9. ANALISIS BUDAYA ENTREPRENEURIAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN DI PT MANOHARA ASRI BANDUNG
10. ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR
11. ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
12. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
13. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH
14. ANALISIS JALUR HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI BERDASARKAN KECERDASAN, STRATEGI-STRATEGI METAKOGNITIF, DAN PENGETAHUAN AWAL
15. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
16. ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN
17. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA
18. ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SLTP
19. ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU
20. ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH KOTA TOMOHON
21. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
22. ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
23. ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA DPRD PROPINSI JAWA TENGAH)
24. ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
25. ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
26. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN, STUDI KASUS PROSES PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
27. ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH KAB. SUKABUMI (SETELAH PEMBAHARUAN SISTEM ORGANISASI)
28. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
29. ANALISIS KOMPARASI TEKNOLOGI BUBU DASAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI BALI
30. ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JATIM
31. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
32. ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RIAU YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB
33. ANALISIS PEMBERIAN MOTIVASI OLEH PENGURUS KEPADA KARYAWAN KOPERASI PT.PINTEX CIREBON
34. ANALISIS PENENTUAN NILAI PERUSAHAAN PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK DALAM RANGKA PROSES AKUISISI OLEH PT INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD
35. ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V
36. ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
37. ANALISIS POLA HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK
38. ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
39. ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
40. ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA
41. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
42. ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU
43. ANALISIS TEKNOLOGI INTERNET BANKING DAN SMS BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI YOGYAKARTA
44. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUAS KONTINGENSI (STUDI KASUS DI JAKARTA TIMUR)
45. ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
46. ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG KREDIT PEDESAAN (PD BPR LKP)
47. ANALISIS TIPE STRATEGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN SARBAGITA, BALI
48. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
49. ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
50. BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JATIM
51. CAMEL PLUS SEBAGAI DASAR MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK; STUDI KASUS PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AMANAH SEJAHTERA DI CERME ~ GRESIK
52. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT
53. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR
54. DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI”
55. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
56. DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (ANALISIS PADA KELUARGA BINAAN DENGAN SKIM PUNDI KENCANA)
57. DIMENSI TEGAKAN DAN PENGARUH PEUBAH TEMPAT TUMBUH TERHADAP PRODUKSI DAMAR MATA KUCING DI KRUI LAMPUNG BARAT
58. EFEK PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROVINSI RIAU TERHADAP IKAN BAUNG (HEMIBAGRUS NEMURUS)
59. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
60. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
61. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
62. EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
63. EKSTRAK BENALU TEH (SCURRULA OORTIANA) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DAN ANTITUMOR INFEKSI MAREK’S DISEASE VIRUS (MDV) SEROTIPA 1 ONKOGENIK PADA AYAM
64. EKSTRAKSI VANILI SECARA ENZIMATIK DARI BUAH VANILI (VANILLA PLANIFOLIA ANDREWS) SEGAR
65. ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
66. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETADA
67. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
68. EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
69. EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PROSES MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PERDA KABUPATEN SIAK)
70. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
71. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
72. EVALUASI KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
73. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
74. EVALUASI MANFAAT DAN USULAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS TEMELAT BLOK SSE, DI SUMATERA SELATAN
75. EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
76. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
77. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
78. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
79. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKIN DI KABUPATEN JOMBANG
80. FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO (KURANG DAFPUS)
81. GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT PEMERINTAH DISTRIK (STUDI DI DISTRIK FAKFAK BARAT PROVINSI PAPUA BARAT)
82. HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
83. HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN ORANG TUA AUTHORITARIAN DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA
84. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI
85. HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN PERSEPSI REMAJA TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN ORANG TUA DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK
86. HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999
87. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
88. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT
89. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
90. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)
91. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR BAWAH TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
92. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUAPTEN JEMBRANA
93. IMPLEMENTASI MODEL BELAJAR KONSTRUKTIVIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI DITINJAU DARI PENALARAN FORMAL SISWA
94. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
95. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
96. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
97. IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
98. INDUKSI VARIAN SOMAKLON MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO UNTUK MENDAPATKAN TANAMAN NILAM TOLERAN TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN
99. KAJIAN EKOLOGIS DAN BIOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT (EUCHEUMA COTTONII) DI KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG PROPINSI NTT
100. KAJIAN PENAMPILAN REPRODUKSI IKAN LELE (CLARIAS GARIEPINUS) BETINA MELALUI PENAMBAHAN ASCORBYL PHOSPHATE MAGNESIUM SEBAGAI SUMBER VITAMIN C DAN IMPLANTASI DENGAN ESTRADIOL-17B
101. KAJIAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KOTA CIMAHI
102. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERDA KAB.TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
103. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
104. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
105. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
106. KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
107. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
108. KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
109. KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
110. KINERJA DINAS PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KABUPATEN KUTAI BARAT (KURANG DAFPUS)
111. KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI(SUATU TINJAUAN PADA APLIKASI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN)
112. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
113. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
114. KINERJA KANTOR PASAR DALAM MENGOPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DAIRI
115. KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH
116. KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
117. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG PERIODE 1996-2000
118. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
119. KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
120. KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
121. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
122. MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN APBD DI PROPINSI RIAU DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
123. MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROPINSI SUMATERA UTARA
124. MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PASIR
125. MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK
126. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLUEPRINT CUSTOMER ANALYTICAL FRAMEWORK DI HOTEL SANTIKA BANDUNG
127. MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)
128. MODEL PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DI DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT
129. MODULASI AKTOR-AKTOR BIOENERGI DI PERGURUAN TINGGI: SEBUAH TINJAUAN TEORI JARINGAN AKTOR
130. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
131. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
132. OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
133. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBENTUK POLA HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
134. PEMANASAN BERULANG TERHADAP KANDUNGAN GIZI “SIE REUBOH” MAKANAN TRADISIONAL ACEH
135. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
136. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
137. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
138. PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (STUDI KASUS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TERHADAP TUJUH ORANG PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANA TORAJA)
139. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO
140. PEMODELAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT
141. PENAMPILAN REPRODUKSI INDUK IKAN BAUNG (HEMIBAGRUS NEMURUS BLKR) DENGAN PEMBERIAN PAKAN BUATAN YANG DITAMBAHKAN ASAM LEMAK N-6 DAN N-3 DAN DENGAN IMPLANTASI ESTRADIOL-17B DAN TIROKSIN
142. PENAPISAN GENOTIPE DAN ANALISIS GENETIK KETAHANAN PEPAYA TERHADAP PENYAKIT ANTRAKNOSA
143. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (KAJIAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003)
144. PENGAMANAN PESAN RAHASIA MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI ELGAMAL ATAS GRUP PERGANDAAN
145. PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
146. PENGARUH ECONOMIC CONTENT, RESOURCE CONTENT DAN SOCIAL CONTENT TERHADAP KEPERCAYAAN, KEPUASAN, DAN KOMITMEN SERTA RELATIONSHIP INTENTION DEBITUR BANK SUMUT DI SUMATERA UTARA
147. PENGARUH FAKTOR KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA PENINGKATAN KINERJA APARATUR BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU
148. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI
149. PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
150. PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (STUDI PADA PT. HARI TERANG INDUSTRY - SURABAYA )
151. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
152. PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PT SAKO INDAH GEMILANG PALEMBANG
153. PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
154. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR
155. PENGARUH LOCUS OF CONTROL, ORIENTASI TUJUAN PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SELF EFFICACY DAN TRANSFER PELATIHAN KARYAWAN PT. TELKOM KANDATEL SURABAYA TIMUR
156. PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
157. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR
158. PENGARUH PEMBERIAN SUSU BERKALSIUM TINGGI TERHADAP KADAR KALSIUM DARAH DAN KEPADATAN TULANG REMAJA PRIA
159. PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR
160. PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARAT
161. PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
162. PENGARUH PENGAWASAN OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA FRAKSI DI DPRD (STUDI PENGAWASAN DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU)”
163. PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK JATIM DI SURABAYA
164. PENGARUH PENGGUNAAN PERALATAN KIT IPA DALAM PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA SD NEGERI DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN JAWA TIMUR
165. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
166. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
167. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
168. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
169. PENGARUH PROMOSI TERHADAP HASIL PENJUALAN PRODUK PAKAIAN PADA PT MATAHARI PUTRA PRIMA CABANG PALEMBANG
170. PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK
171. PENGARUH RESISTENSI PERUBAHAN DAN KECERDASAN EMOSI DOSEN TERHADAP SIKAP DOSEN MENGENAI PERUBAHAN ITS DARI PTN MENUJU PT BHMN
172. PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN
173. PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG
174. PENGELOLAAN PENANGKAPAN PERIKANAN RAJUNGAN YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG : SUATU PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS
175. PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DI BANJARSARI JAKARTA SELATAN
176. 176. PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
177. PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR
178. PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK)
179. PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI DI PT PAL
180. PENGENDALIAN HAMA BELALANG KEMBARA (LOCUSTA MIGRATORIA) DENGAN MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK DI KALIMANTAN BARAT
181. PENGENTASAN KESENJANGAN DIGITAL DI RIAU MELALUI PENGEMBANGAN PERAN WARNET
182. PENILAIAN SAHAM PT. PINDAD (PERSERO) DI PT. XYZ MENGGUNAKAN ECONOMIC PROFIT MODEL
183. PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI
184. PERANAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KELURAHAN TANJUNG BARU KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG
185. PERANAN PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN
186. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
187. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
188. PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )
189. PERANAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT NAGARI
190. PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIKAL: STUDI KASUS DI BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PT INTI – BANDUNG
191. PERANCANGAN RUANG TERBUKA PUBLIK PADA RUANG TIDAK TERMANFAATKAN DI TEPI SUNGAI BRANTAS (KASUS STUDI: KAWASAN SPLENDID, MALANG)
192. PERANCANGAN SISTEM AKUISISI DATA MENGGUNAKAN MASUKAN SOUNDCARD
193. PERBAIKAN TANAH MEDIA TANAMAN JERUK DENGAN BERBAGAI BAHAN ORGANIK DALAM BENTUK KOMPOS
194. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (STUDI TENTANG KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA: KASUS KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN INTI DAN PETANI PLASMA DI PERUSAHAAN TEH PT PAGILARAN)
195. PEREMPUAN MEMAKNAI FISIKA (STUDI KASUS DI JURUSAN FISIKA, FMIPA-UI
196. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
197. POTENSI DANA PERIMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)
198. POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)
199. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
200. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
201. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
202. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
203. PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL)
204. PROGRAM KEMITRAAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KARIMUN
205. PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JIGSAW)
206. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
207. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
208. RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETENSI ADMINISTRASI, TRANSPARANSI DAN EFISIENSI DALAM RESTRUKTURISASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG)
209. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
210. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
211. STRATEGI INVESTASI PABRIK PUPUK ORGANIK DI PTPN VI
212. STRATEGI INVESTASI PENAMBANGAN PIG IRON DENGAN TARGET PASAR PT KRAKATAU STEEL (STUDI KASUS PT BUWANA INDAH MANDIRI AGUNG DI KECAMATAN BUNGBULANG GARUT SELATAN, JAWA BARAT)
213. STRATEGI INVESTASI PT CIPTA LOKA SERASI PADA PENGAMBILALIHAN KONSESI PROYEK FIBER OPTIC RING MAKASSAR DAN EKSPANSINYA
214. STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
215. STRATEGI PENGEMBANGAN “DANGKE” SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN
216. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGEMBANGAN PELABUHAN PT. PELINDO PADA KAWASAN SITUS LEGENDA PUTRI TUJUH DUMAI
217. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
218. STUDI PERSOALAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA AIR TANAH DALAM (KASUS DKI JAKARTA)
219. TEKNOLOGI PENANGKAPAN PILIHAN UNTUK IKAN CAKALANG DI PERAIRAN SELAYAR PROPINSI SULAWESI SELATAN
220. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
221. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MOTIVASI KERJA OLEH MANAJER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN
222. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
223. USULAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS IMPLEMENTASI SAP BUSINESS ONE (STUDI KASUS PERUSAHAAN JASA DAN MANUFAKTUR)