ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
2. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
3. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
4. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
5. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
6. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
7. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
8. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
9. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
10. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
11. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
12. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
13. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
14. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
15. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
16. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
18. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
19. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
20. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
21. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
22. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
23. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
24. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
25. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
26. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
27. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
28. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
29. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
30. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
31. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
32. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
33. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
34. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
35. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
36. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
37. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
38. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
39. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
40. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
41. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
42. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
43. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
44. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
45. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
46. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
47. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
48. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
49. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
50. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
51. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
52. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
53. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
54. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
55. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
56. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
57. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
58. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
59. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
60. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
61. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
62. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
63. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
64. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
65. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
66. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
67. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
68. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
69. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
70. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
71. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
72. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
73. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BATIK MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PEKALONGANKINERJA DINAS PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KABUPATEN KUTAI BARAT
74. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPAHIANG
75. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN” (PENELITIAN DI KELURAHAN PENARAGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR DI KOTA BIMA)
76. PELESTARIAN ADAT AMMA TOA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
77. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
78. KINERJA BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN NAGAN RAYA
79. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
80. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
81. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT PEMERINTAH DISTRIK (STUDI DI DISTRIK FAKFAK BARAT KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT)
82. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
83. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
84. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
85. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
86. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN RAJA AMPAT
87. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA
88. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK
89. PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA ADANG BUOM KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
90. UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
91. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN TERNATE TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA
92. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TATA RUANG KOTA GERUNG DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
93. PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
94. EFEKTIFITAS MUSRENBANG DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA
95. PELAKSANAAN KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
96. ANALISIS RENCANA PEMEKARAN DI KABUPATEN ASAHAN
97. PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
98. PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR
99. PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
100. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
101. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA
102. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN POTROYUDAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
103. KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
104. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANGGALA KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
105. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR
106. UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KOTA MEDAN
107. PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DIKABUPATEN ACEH TAMIANG
108. PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU BETUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
109. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MEUBEL DI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
110. PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MEMBERDAYAKAN KOPERASI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
111. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANG LEWAS)
112. UPAYA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
113. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN MAGETAN
114. UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
115. UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
116. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
117. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH
118. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
119. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
120. PERAN LPMD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIBIDANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
121. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG
122. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR”
123. PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BARITO UTARA
124. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMEUM MUKIM DI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR
125. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
126. PERANAN IMUEM MUKIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI MUKIM GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
127. PERANAN APARAT KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP) DI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
128. UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERUPUK WORTEL DI KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
129. UPAYA DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
130. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BEKASI
131. EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI KOTA BLITAR
132. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNA DESA MANDIRI (GEBANG DEMA) DI DESA LONG LOREH KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU
133. PROGRAM BHAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
134. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2007
135. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA KELURAHAN
136. KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI GAMPONG SIMPANG LHEE KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
137. PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU / NEW TOWN JUATA LAUT BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN PERENCANAAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA, KOTA TARAKAN
138. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MESJID DI KABUPATEN AGAM
139. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
140. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
141. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
142. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
143. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
144. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
145. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
146. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
147. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
148. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
149. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
150. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
151. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
152. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
153. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
154. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
155. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
156. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
157. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
158. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
159. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
160. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
161. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
162. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
163. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
164. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
165. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
166. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
167. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
168. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
169. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
170. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
171. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
172. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
173. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
174. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
175. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
176. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
177. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
178. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
179. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
180. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
181. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
182. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
183. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
184. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
185. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
186. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
187. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
188. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
189. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
190. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
191. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
192. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
193. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
194. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
195. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
196. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
197. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
198. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
199. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
200. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
201. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
202. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
203. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
204. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
205. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
206. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
207. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
208. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
209. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
210. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE