KEUANGAN DAERAH

1. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
2. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
3. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
4. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
5. ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
6. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
7. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
8. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
9. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
10. ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
11. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
12. ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG KREDIT PEDESAAN (PD BPR LKP) DI KABUPATEN SUMBAWA
13. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETADA KABUPATEN TANAH LAUT
14. MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN APBD DI PROPINSI RIAU DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
15. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
16. STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
17. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
18. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
19. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
20. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
22. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
23. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
24. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
25. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
26. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
27. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
28. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
29. EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
30. POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)
31. MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROPINSI SUMATERA UTARA
32. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT
33. POTENSI DANA PERIMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)
34. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
35. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
36. KINERJA KANTOR PASAR DALAM MENGOPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DAIRI
37. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
38. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
39. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
40. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
41. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
42. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
43. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
44. ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
45. ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
46. EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
47. KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH